SENDAWAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung menggelar Rapat Kordinasi Petinggi dan Kepala Adat se Kabupaten Kutai Barat Dibuka oleh Bupati Kutai Barat Federick Edwin bertempat di Auditorium Aji Tulur Jejangkat, Selasa (5/8/2025).
Kegiatan ini diikuti oleh 190 petinggi dan 194 lembaga adat, 16 camat dan 4 lurah yang ada diwilayah kabupaten kutai barat, diisi dengan penyampaian materi I oleh Bank kaltimtara Cabang sendawar berkolaborasi dengan BAPENDA Kutai Barat, penyampaian materi II oleh Ispektorat Daerah dan materi III oleh lembaga adat dan ekonomi kampung. Adapun materi yang disampaikan oleh BAPENDA antara lain Pembayaran Pajak Daerah Secara Digital yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Daerah lainnya,
Bupati Kutai Barat dalam sambutanya berharap kegiatan ini menjadi wadah diskusi untuk memperoleh masukan bahkan motivasi untuk memampukan diri memberikan pelayanan terbaik, adil, dan merata kepada seluruh warga, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya Bupati berpesan sebagai pelayan atau abdi masyarakat, agar bisa melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya harus memiliki integritas, profesional, dan bebas dari praktik korupsi dan gratifikasi, karena Korupsi dan gratifikasi adalah musuh utama pembangunan, Tegasnya! Federick Edwin juga meminta seluruh Petinggi dan Lembaga Adat untuk memberikan contoh dan pembinaan yang baik kepada seluruh jajaran di bawahnya, lakukan pengawasan internal secara rutin dan berikan sanksi tegas kepada siapa saja yang terbukti melakukan korupsi dan gratifikasi. Mari kita bekerja dengan penuh integritas, dedikasi, dan profesionalisme demi terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Beliau juga mengajak peserta rakor untuk menjadikan forum ini sebagai momen evaluasi dan perumusan langkah-langkah strategis demi memperkuat tata kelola kampung dan peran lembaga adat di tengah masyarakat, serta berharap melalui rapat koordinasi ini, kita dapat menghasilkan gagasan-gagasan cemerlang dan solusi-solusi konstruktif dan berharap agar seluruh aparatur terus meningkatkan kapasitas diri sehingga kedepan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan keuangan kampung lebih terarah sesuai peruntukannya dengan kebutuhan dan urgenitas dari layanan public, serta lebih memahami cara pembayaran berbasis digitalisasi yang lebih mudah dan terpercaya guna mendukung Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)
