SENDAWAR – Menindaklanjuti adanya Laporan dari WP Hotel Monita terkait Mini PC mesin perekam transaksi (cash register) dan kurangnya SDM penggunaan Mini PC tersebut, serta

SENDAWAR – Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat, terus berupaya meningkatkan Percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Mengacu pada Peraturan Bupati Kutai Barat No 4

SENDAWAR – Mengacu pada UU No 01 Tahun 2022 Tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan

SENDAWAR – Terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Presiden No  95 Tahun 2018  tentang Sistem Pemerintahan

BAPENDA – Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah merupakan satu upaya dalam meningkatkan aspek tata kelola keuangan daerah dan potensi pendapatan daerah dengan mendorong transaksi keuangan secara

SENDAWAR – Dalam upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan mewujudkan implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022, Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

BAPENDA – Sendawar, Guna memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, Badan Pendapatan Daerah Kutai Barat, Melalui Sub Bidang PBB-P2 dan BPHTB menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi

Badan Pendapatan Daerah melalui Sosialisasi melakukan pengenalan tentang Pajak dan Retribusi Daerah kepada seluruh Pelajar di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan

Bapenda Kutai Barat melalui Sub Bidang Retribusi Daerah melakukan pemasangan Banner pada lokasi strategis Pelabuhan Melak dan Pasar Olah Bebaya Melak sebagai media informasi untuk

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan

Dalam upaya meningkatkan kemandirian daerah dan mendukung percepatan pembangunan daerah Kabupaten Kutai Barat melalui sektor Pendapatan Asli Daerah serta dalam rangka melaksanakan amanat  Undang-Undang Nomor

Memiliki hubungan yang bersinergi dengan masing-masing Perangkat Daerah adalah bentuk upaya yang diterapkan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Barat. Pendapatan Daerah bersumber dari

SENDAWAR- Rapat Koordinasi Evaluasi PAD Semester II dan Sosialisasi Pajak Pusat, Pajak Provinsi, Pajak Daerah, Opsen Pajak, Dana Bagi Hasil dan Percepatan ETPD dibuka dengan

Data objek pajak dan subjek pajak merupakan dasar perhitungan potensi dan dasar pengawasan kepatuhan wajib pajak.  Penambahan dan perubahan kondisi objek serta kepemilikan / penanggungjawabnya seharusnya

Badan Pendapatan Daerah bersama berkolaborasi dengan Bank BPD Kaltimtara cabang Sendawar membuat sebuah Dashboard Realisasi Pendapatan Daerah yang mana berisi tentang : Grafik Monitoring Kas

Dalam upaya efektivitas dan efisiensi Kinerja Badan pendapatan Daerah juga mengajukan Perubahan Susunan Organisasi Tata Kerja  (SOTK) ke  Bagian Organisasi Tatalaksana Sekretariat Kabupaten Kutai Barat

Dalam Upaya Percepatan penyusunan Peraturan Kepala Daerah sebagai amanat Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal

Melalui kegiatan apel pagi kepala Badan Pendapatan Daerah menanamkan semangat berkontribusi kepada seluruh pegawai Badan Pendapatan Daerah. Apel pagi dilakukan secara rutin setiap hari senin

Kerjasama antar perangkat daerah adalah suatu upaya yang dilakukan oleh dua atau lebih perangkat daerah untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama ini dilakukan untuk meningkatkan sinergitas

(7/8/2024) Kepala bapenda menugaskan Kabid PBB-P2 DAN Kasubbid BPHTB Untuk melakukan pertemuan awal dengan BPN terkait kerjasama dalam rangka optimalisasi sertifikasi tanah (Program PTSL) dan

Jumat (16/08/2024) Dilakukan pertemuan antara Kepala Bapenda dengan Pimpinan Bank Kaltimtara Cabang Sendawar beserta jajarannya. Pertemuan tersebut membahas beberapa hal yang diajukan Bapenda diantaranya :

(12/08/2024) Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah juga dilakukan Kepala Bapenda Kabupaten Kutai Barat beserta jajarannya dengan berkolaborasi dalam pemungutan Pajak Daerah Propinsi dengan Bapenda Propinsi Kalimantan

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat menjadi narasumber dalam Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Perizinan OSS Bidang Usaha Pariwisata yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata dengan mengundang berbagai

BADAN PENDAPATAN DAERAH – Jumatt 30 Mei 2024 Badan Pendapatan Daerah mengadakan sosialisasi di Kecamatan Bongan yang dihadiri oleh Camat Bongan Drs. H. Tohir dan kasi/kasubag

Petinggi Peduli Pajak merupakan Implementasi Aksi Perubahan yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak Melalui Sosialisasi dan Edukasi tentang Kebijakan Pajak Daerah Implementasi Petinggi Peduli Pajak ini

Informasi Pajak Daerah –  PP 35 Tahun 2023 Dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1445 H dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Adha 1445 H

Guna memberikan layanan yang prima kepada masyarakat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat melaksanakan Pelatihan Pelayanan yang diadakan bagi staf betugas pada loket pelayanan. Bertempat

 Bertempat di Gedung Aji Tulur Jejangkat (ATJ) kegiatan Sosialisasi Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Pendapatan Serta Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Tahun 2024. (Senin,6/5/2024) Kegiatan ini dihadiri

Kegiatan Focus Group Discussion dengan tema “Peningkatan Pendapatan Daerah dan Percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Melalui Sinergi Kinerja Perangkat Daerah” kegiatan ini dibuka oleh Bupati