PEMBAHASAN SUSUNAN ORGANISASI TATA KERJA (SOTK)

Dalam upaya efektivitas dan efisiensi Kinerja Badan pendapatan Daerah juga mengajukan Perubahan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) ke Bagian Organisasi Tatalaksana Sekretariat Kabupaten Kutai Barat dan Pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 Bagian Ortal menjadwalkan pembahasan bersama SOTK baru yang diusulkan. Pembahasan dilakukan Di Sekretariat Kabupaten Ruang rapat Lt. 3.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) adalah sistem dalam kelembagaan yang mengatur tugas, fungsi dan hubungan kerja. Dalam sruktur organisasi terdapat garis hubungan antar atasan dan bawahan yang memiliki garis hubungan antar tugas, wewenang dan tanggung jawab. Tujuan perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) bertujuan untuk meningkatkan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan dan memenuhi kebutuhan pelayanan.

Untuk itu Badan pendapatan daerah telah mengajukan Rancangan Perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) ke Bagian Organisasi Tatalaksana Sekretariat Kabupaten Kutai Barat dalam Menanggapi tantangan perubahan aturan perpajakan dan peningkatan kualitas pelayanan yang efektif dan efisien. Adapun pembahasan awal telah dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024 bertempat di Ruang Rapat Diklat Lanta II Sekretariat Daerah.

Penyesuaian struktur organisasi tersebut diharapkan Badan Pendapatan Daerah lebih responsif, efisien dan produktif, baik dalam koordinasi intern maupun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

tatacara pendaftaran Wajib Pajak, pembetulan berkas, pelaporan Potensi Pajak Daerah, hingga cara pembayaran pajak secara online

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat, telah berusaha memberikan …
Instruksi Bupati tentang Partisipasi Aktif Seluruh Camat dan Surat Edaran Tentang Partisipasi Aktif Masyarakat Kabupaten Kutai Barat

Dalam upaya meningkatkan kemandirian daerah dan mendukung percepatan pembangunan daerah Kabupaten Kutai Barat melalui sektor Pendapatan Asli Daerah serta dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan juga Peraturan Daerah …
Apel Pagi Rutin Badan Pendapatan Daerah

Melalui kegiatan apel pagi kepala Badan Pendapatan Daerah menanamkan semangat berkontribusi kepada seluruh pegawai Badan Pendapatan Daerah. Apel pagi dilakukan secara rutin setiap hari senin jam 8 pagi di depan kantor Badan Pendapatan Daerah. Dalam Apel pagi Kepala Badan Pendapatan Daerah juga berkesempatan memberikan Amanat kepada seluruh pegawai dan memastikan kehadiran serta kedisiplinan pegawai dihari …
Sinergi Bersama Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Barat

(7/8/2024) Kepala bapenda menugaskan Kabid PBB-P2 DAN Kasubbid BPHTB Untuk melakukan pertemuan awal dengan BPN terkait kerjasama dalam rangka optimalisasi sertifikasi tanah (Program PTSL) dan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan (BPHTB). Hasil pertemuan tersebut menghasilkan rumusan kerjasama antara BPN dengan Bapenda antara lain : 1. BPN mensyaratkan lunas BPHTB sebagai dasar penerbitan …
PETINGGI PEDULI PAJAK, PEMBAYARAN PAJAK SECARA ONLINE

Petinggi Peduli Pajak merupakan Implementasi Aksi Perubahan yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak Melalui Sosialisasi dan Edukasi tentang Kebijakan Pajak Daerah Implementasi Petinggi Peduli Pajak ini dilakukan pada 7 kampung percontohan sesuai dengan Instruksi Bupati Kutai Barat Nomor 19 Tahun 2024 tentang Partisipasi aktif Petinggi Peduli Pajak, yang mana untuk mendukung kegiatan tersebut diperlukan komitmen, Kerjasama, …