Penyusunan Produk Hukum Implementasi PP No. 35 Tahun 2023 dan tata cara penyusunan peraturan Kepala Daerah

Dalam Upaya
Percepatan penyusunan Peraturan Kepala Daerah sebagai amanat Peraturan Daerah
Kabupaten Kutai Barat Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah Pasal bahwa Maka Kepala Badan dalam Proyek
Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional II Angkatan IX Tahun 2024 melakukan
langkah strategis dengan mengajukan permohonan Pendampingan kepada Kementerian dalam
Negeri dalam pembahasan Draft Peraturan Bupati Kutai Barat. Pendampingan ini
dimaksudkan agar Bapenda Kab Kutai Barat tidak keliru memaknai Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta menuangkannya dalam
aturan teknis Peraturan Bupati. Adapun Peraturan Bupati yang disusun meliputi :

1. Tata Cara Pelaksanaan
Pemungutan Pajak Barang Dan Jasa Tertentu (Pbjt), Pajak Sarang Burung Walet,
Dan Pajak Air Tanah

2. Tata Cara Pelaksanaan
Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Dan Bea Perolehan
Hak Atas Tanah Dan Bangunan

3. Tata Cara Pelaksanaan
Pemungutan Pajak Reklame

4. Tata Cara Pelaksanaan
Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan

Pendampingan Pembahasan Draft Perbup oleh Kemendagri dilakukan selama 2 hari di Jogjakarta pada tanggal 21 – 23 Juli 2024. Acara dibuka langsung oleh kepala Bapenda dengan menyampaikan harapan dari kegiatan pendampingan tersebut Peraturan Bupati Kutai Barat Tentang Tatacara Pemungutan Pajak segera selesai dan ditetapkan serta muatan didalamnya tersurat jelas untuk diimplementasikan. Setelah poin-poin utama dibahas dalam pendampingan tersebut, Bapenda Kabupaten Kutai Barat melakukan beberapa penyesuaian dan melanjutkan detail pasal perpasal melalui rapat internal Bapenda melibatkan sekretariat dan semua bidang.

Implementasi Aksi Integrasi Focus Group Discussion Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Tahun 2025

Memiliki hubungan yang bersinergi dengan masing-masing Perangkat Daerah adalah bentuk upaya yang diterapkan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Barat. Pendapatan Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pemakaian Kekayaan Daerah yang dipisahkan pengelolaannya dan Pendapatan Asli Daerah yang sah lainya. Sumber kedua pendapatan daerah adalah Dana Transfer meliputi …
INFORMASI TENTANG PAJAK DAERAH DALAM RANGKA CUTI BERSAMA HARI RAYA IDUL ADHA 1445 H

Informasi Pajak Daerah – PP 35 Tahun 2023 Dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1445 H dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Adha 1445 H Badan Pendapatan Daerah menetapkan Batas Waktu Penyetoran Pajak Terhutang Pajak Self Assessment Paling Lama Tanggal 10 Juni setelah berakhirnya Masa Pajak dan Batas Waktu Pelaporan SPTPD paling lama tanggal 19 …
Selamat hari Raya Idul Fitri 1445H

BAPENDA – Segenap keluarga besar Badan Pendapatan Daerah Kutai Barat mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 H, Semoga Hari Raya Idul Fitri ini membawa kebahagiaan yang tak terhingga bagi kita semua. Di hari yang suci ini, mari kita saling memaafkan dan membangun kebersamaan yang lebih erat. Minal aidin wal faidzin, mohon maaf lahir dan …
PEMBAYARAN ONLINE PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Wilayah Kaltim Kaltara bisa melalui Aplikasi DG Bankkaltimtara, paykaltimtara, ATM Bankaltimtara, SMS Bankaltimtara dan Gopay, Manfaat Layanan e-PBB Bankaltimtara bagi nasabah : Pembayaran Semakin mudah dengan tersebarnya jaringan kantor dan Elektronik Chanel Bankaltimtara (ATM Bankaltimtara, SMS Bankaltimtara dan DG Bankaltimtara). Lebih aman tanpa membawa uang cash dengan transaksi non tunai …
Batas Waktu Penyetoran dan Pembayaran Pajak Daerah

Berdasarkan aturan hukum perpajakan khususnya Pajak Daerah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 serta Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 1 Tahun 2024 tanggal 02 Januari 2024 bahwa Pajak Self Assessment terdiri dari : 1. Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) …