![](https://bapenda.kutaibaratkab.go.id/wp-content/uploads/2023/08/Pajak-Tering-1-ed.jpg)
![💪](https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t6c/1/16/1f4aa.png)
![](https://bapenda.kutaibaratkab.go.id/wp-content/uploads/2023/08/Pajak-Tering-2-ed.jpg)
BADAN PENDAPATAN DAERAH – Jumatt 30 Mei 2024 Badan Pendapatan Daerah mengadakan sosialisasi di Kecamatan Bongan yang dihadiri oleh Camat Bongan Drs. H. Tohir dan kasi/kasubag kantor Kecamatan Bongan, Petinggi se-Kecamatan Bongan dan Wajib Pajak/Pelaku Usaha di Kecamatan Bongan. Adapun sosialisasi yang disampaikan terkait dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi …
Petinggi Peduli Pajak merupakan Implementasi Aksi Perubahan yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak Melalui Sosialisasi dan Edukasi tentang Kebijakan Pajak Daerah Implementasi Petinggi Peduli Pajak ini dilakukan pada 7 kampung percontohan sesuai dengan Instruksi Bupati Kutai Barat Nomor 19 Tahun 2024 tentang Partisipasi aktif Petinggi Peduli Pajak, yang mana untuk mendukung kegiatan tersebut diperlukan komitmen, Kerjasama, …
Bertempat di Gedung Aji Tulur Jejangkat (ATJ) kegiatan Sosialisasi Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Pendapatan Serta Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Tahun 2024. (Senin,6/5/2024) Kegiatan ini dihadiri dan dibuka oleh Wakil Bupati Kutai Barat Bapak H. Edyanto Arkan, S.E. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala UPTD PPRD Wilayah Kutai Barat Bapak Mulia Pardosi, S.Sos.,M.A.P. Kepala Bapenda Kutai …
Kegiatan Focus Group Discussion dengan tema “Peningkatan Pendapatan Daerah dan Percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Melalui Sinergi Kinerja Perangkat Daerah” kegiatan ini dibuka oleh Bupati Kutai Barat dalam hal ini diwakili oleh Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan Ibu Henny Octavia, S.E.,M.Si. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapak Philip Silitonga, S.P.,M.Si, Perwakilan …
Berdasarkan aturan hukum perpajakan khususnya Pajak Daerah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 serta Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 1 Tahun 2024 tanggal 02 Januari 2024 bahwa Pajak Self Assessment terdiri dari : 1. Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) …